Pejabat Pemda adalah sosok yang bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan daerah. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan juga memastikan bahwa program-program pembangunan di daerah berjalan dengan baik.
Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, tidak jarang pejabat Pemda mengalami tekanan dan intimidasi dalam bentuk pemerasan. Terlebih lagi, saat ini sedang memasuki masa kampanye Pilkada di beberapa daerah di Indonesia. Pilkada adalah pesta demokrasi yang seharusnya dilaksanakan secara bersih, jujur, dan adil. Namun, tidak jarang praktik pemerasan dan intimidasi terjadi selama masa kampanye Pilkada.
Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pejabat Pemda untuk melaporkan jika mereka mengalami pemerasan atau intimidasi selama masa kampanye Pilkada. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pejabat Pemda agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pejabat Pemda dipersilakan untuk membuat laporan jika mereka merasa ditekan atau diperas selama masa kampanye Pilkada. Laporan tersebut dapat disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau lembaga terkait lainnya. Dengan demikian, pihak yang melakukan pemerasan atau intimidasi dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung upaya pemerintah dalam memberantas praktik pemerasan dan intimidasi selama masa kampanye Pilkada. Kita juga harus memberikan dukungan kepada pejabat Pemda yang berani melaporkan jika mereka mengalami tekanan atau pemerasan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan Pilkada yang bersih, jujur, dan adil untuk kemajuan daerah kita.
